Ketika ”PSK” Bermain Politik

Ada perbedaan signifikan antara seniman dan politisi. Keduanya bekerja dalam dunia yang sangat jauh berbeda. Seniman menjual karya, mempopulerkan apa yang dikaryakannya. Sementara politisi konon merupakan figur-figur politik yang memperjuangkan cita-cita publik. Dalam konteks jagat politik Indonesia, hari ini kita melihat ada fenomena unik: artis beramai-ramai hijrah ke dunia politik.

Kita melihat ada perdebatan antara yang pro dan yang kontra terkait dengan layak atau tidak layaknya artis menjadi politisi. Sebut saja misalnya Rhoma Irama dan Rike Dyah Pitaloka yang akan digandeng PPP, Dedi “Miing” Gumelar (PDI-P), Derry Drajat, Eko Patrio, dan Wulan Guritno (PAN), mereka adalah para ”pekerja seni komersial” yang akan maju mencalonkan diri di pemilu legislatif.

Tak hanya itu, banyak juga yang siap bertarung di pilkada, baik dengan jalur independen maupun dengan menggandeng partai. Diantaranya Ayu Soraya, seorang pedangdut pop, maju sebagai calon wakil wali kota Tegal, Primus Yustisio sebagai calon bupati Subang, Syaiful Jamil sebagai calon wakil wali kota Serang, Dicky Candra sebagai wakil bupati Garut, Helmi Yahya sebagai Wakil Gubernur Sumatra Selatan. Fenomena ini tidak saja menjadikan pemilu kita lebih semarak dan meriah, melainkan juga meletupkan keheranan: ada apa dengan artis, politik dan demokrasi kita?

Fenomena ini tak hanya muncul di Indonesia, Ronald Reagan (pelaksana agenda global neo-liberalisme) berangkat dari karir artis juga. Arnold Schwaszenegger menjadi Gubernur Negara Bagian California. Filipina juga pernah punya Joseph Erick Estrada, aktor yang juga presiden, sebelum akhirnya terjungkal pada 2001. Sekarang Arroyo (presiden Filipina sekarang) menghadapi pesaing tangguh yang juga artis, Fernando Poe Junior. Ada persoalan jangka panjang yang perlu dicermati di balik maraknya politik selebriti ini.

Banyak pihak berspekulasi bahwa hal ini sangat berpotensi merugikan platform partai. Pasalnya, kemesraan yang terbangun antara dunia seni dan dunia politik ini diorientasikan sebatas untuk mendulang suara melalui alat politik berupa popularitas. Artinya, sebagaimana jelas Ray Rangkuti (direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia), partai akan kehilangan garis perjuangannya karena artis-artis yang men-caleg-kan diri atau maju di pilkada itu tidak memahami betul platform partai.

Sementara itu, beberapa pihak tetap mendukung dibukanya kran demokrasi, bahkan bagi artis sekalipun. Alasannya, artis juga warga negara Indonesia yang berhak memilih dan dipilih dalam event-event demokrasi. Salah satu sekjen partai besar berpendapat bahwa kehadiran artis di jagat politik juga berangkat dari adanya harapan rakyat, yang akan mengecewakan mereka jika tidak dipenuhi. Ada wacana politik berbasis konsep demokrasi tanpa batas: artis adalah warga negara, rakyat Indonesia, yang berhak dipilih dan memilih dalam pemilu dan pilkada.

Membaca Dampak Buruk Kultural

Asumsi “artis juga warga negara” itu memang benar, sekalipun pada batasan-batasan tertentu, perlu ditelisik dan dianalisis. Oleh karena demokrasi memberikan ruang yang sama bagi semua warga negara, pertanyaannya kemudian bagaimana kondisi umum dari masyarakat kita, warga negara Indonesia. Mengapa ini relevan diperbincangkan? Karena, pertama, ada korelasinya dengan basis kultural dari warga negara sebagai pemilih dan peserta event-event demokrasi kita (pemilu dan pilkada).

Kedua, ada signifikansi dari apa yang kita sebut re-proporsionalisasi (meletakkan kembali pada tempatnya) atas struktur makro kehidupan politik kebangsaan. Visi jangka panjang kita dalam mengentaskan bangsa ini dari keterbelakangan absolut sangat bergantung pada bagaimana mengelola sudut-sudut partikular politik kita, termasuk event-event demokrasi itu. Fenomena maraknya selebritis beranjak berpolitik tentunya tidak sekadar menampakkan trend baru, bukan sekadar perselingkuhan antara dunia showbiz dan politik, seniman dan politisi, melainkan menyangkut potret makro kita sebagai bangsa yang bergeliat membangun demokrasi.

Apa yang menggelisahkan adalah pertimbangan kebanyakan pemilih pada figur-figur tertentu. Hal ini terkait dan berhubungan dengan lemahnya dasar rasional yang digunakan dalam menentukan pilihan. Seperti yang kita ketahui, cita-cita akan hidupnya demokrasi adalah wujud dari kehendak untuk menciptakan kebebasan politik, menghindari regime totalitarian dan represif.

Hak asasi warga, di bidang aspirasi politik khususnya, sangat menentukan proses munculnya kreatifitas taktis dalam membangun kemaslahatan bersama. Jika hak merupakan penyeimbang dari kewajiban, maka pertimbangan rasional yang bebas (tidak direpresi) merupakan syarat dari sehatnya demokrasi kita.Oleh sebab itu, jika kita masih mengacu pada figur-figur populer tertentu sebagai orang-orang yang layak menentukan kebijakan publik, tiada lagi pertimbangan rasional.

Alasannya popularitas tidak menjaminkan sama sekali pada terpenuhinya kapabilitas, baik moral maupun intelektual, dari figur-figur tersebut. Akan menjadi lebih bermasalah kalau figur-figur itu bukan berasal dari konteks politik demokrasi. Dunia showbiz memang dibangun atas dasar popularitas an sich. Seorang artis muncul-tenggelam karena popularitas, karena masih menarik, layak jual, unik dan sebagainya. Jelaslah bahwa memandang popularitas di dalam urusan politik tidak dapat melahirkan pertimbangan rasional. Khawatirnya adalah politik ’layak-jual’ itu hanya sebatas masalah selera: kalau tak menarik ya tak perlu dibeli.

Oleh karena itu, kondisi kultural bangsa kita hari ini merepresentasikan suatu bentuk demokrasi yang sekadar prosedural: asal bagian dari warga negara, sah-sah saja dipilih/memilih. Itu merupakan akar keprihatinan kita bersama. Lebih memprihatinkan lagi bahwa acuan-acuan prosedural itu dimanfaatkan oleh para cukong-cukong politik yang berdasar pada popularitas belaka, terlebih popularitas selebritas.

Implikasi dari wacana tentang layak/tidaknya selebritas berpolitik praktis menampakkan kondisi akar kultural para pemilih kita yang belum siap dengan demokrasi substantif. Jika dulu event demokrasi kita diriuh-meriahkan oleh figur-figur kharismatik yang berangkat dari kultur-kultur sosial, hari ini figur-figur itu (mulai) tergeser—dunia showbiz mulai unjuk gigi.

Ada potensi yang mengancam berupa terbengkalainya visi jangka panjang yang telah disistematisir di dalam ideologi setiap partai politik. Karena urusannya mulai menciut terfragmentasi oleh kepentingan-kepentingan parsial-lokal. Yakni, mendongkrak suara dengan berbagai jalan, termasuk mempolitisir popularitas figur artis, mencerminkan situasi dimana para politisi bahkan kehilangan pandangannya akan dampak jangka panjang berupa mengikisnya pertimbangan rasional warga negara dalam berpolitik.

Demikian itu membuat kita kian menyadari kehadiran artis dalam panggung politik semakin membuktikan bahwa masyarakat politik kita masih bermentalkan feodal, tergantung pada figur, bukan pada track record-nya ataupun program-programnya. Proses transisi-demokrasi menjadikan kita bertanya-tanya: kapan pemilih dan masyarakat politik kita bersikap dan berpikir dengan akal sehat sebagai salah satu syarat terbentuknya masyarakat dan bangsa yang demokratis.

Oleh karena itu, sebelum kita terlibat dukung-mendukung, terlebih dahulu perlu dipahami betul apa substansi dari politik supaya tidak menambah keruh suasana. Dengan kata lain, supaya rakyat tak dijejali dengan pertimbangan-pertimbangan irasional dan berpolitik secara a-proporsional (tidak pada tempatnya). Atas kemunculan para selebritas di dalam jagat politik, kita hanya berucap welcome…selebihnya mari kita antisipasi dampak buruknya berupa melemahnya demokrasi substansial dan lunturnya rasionalitas politik publik.[]

Ditulis oleh : Muhammad Tijany

~ oleh geistijany di/pada Agustus 17, 2008.