Beberapa hari ini fakultas kita sedang disibukkan dengan masuknya mahasiswa baru. Kesibukan itu hampir berimbas pada semua civitas akademika, baik para dosen, mahasiswa lama, karyawan-karyawan TU, jajaran Dekanat dan sebagainya. Bagi para dosen, ada kesibukan tersendiri yang terkait dengan standart kurikulum tahun akademik 2008-2009. Di beberapa jurusan bahkan ada kurikulum-kurikulum baru yang dirancang supaya bangunan keilmuannya tidak ketinggalan jaman.

Dulu penulis tidak menjumpai ada mata kuliah Filsafat Islam tradisi Timur (Baghdad), tapi di tahun ini mahasiswa AF angkatan 2007 akan mempelajarinya, di bawah pengajaran Dr. Fatimah Husein. Penulis beranggapan, barangkali tidak saja jurusan AF yang melakukan penyesuaian dan perubahan pada tataran kurikulumnya. Jurusan lain tentunya demikian juga. Tak dapat dipungkiri, perubahan adalah keniscayaan, semacam tuntutan ketika segala hal di hadapkan pada situasi mutakhir saat ini.

Mencermati stadium general di fakultas Ushuluddin, ada nuansa yang memperlihatkan mulai diliriknya institusi tradisional, yang kita kenal dengan sebutan ‘pondok pesantren.’ Di saat fakultas-fakultas ‘Islamic studies’ kelimpungan dengan basis keilmuannya, secara kultural telah dibentuk semacam kerja sama ‘imajiner’ antara perguruan tinggi dan pondok pesantren. Diakui atau tidak, memang semua fakultas berbasis ‘Islamic Studies’ sangat bergantung pada keberadaan pesantren. Sudah saatnya perkembangan menarik ini diapresiasi dan dilanjutkan pada tataran yang lebih operasional dan kongkret.

Bagi para mahasiswa lama, ada kesibukan yang cukup menguras energi, terutama mereka yang duduk di lembaga kemahasiswaan (LKM/BEM) dan kepanitaan OPAK (sebutan baru untuk OSPEK). Sejauh yang penulis ketahui selama memantau dan menjadi fasilitator dalam kegiatan ini, ada tanda-tanda menggembirakan bahwa rata-rata mahasiswa baru relatif sama ‘kultur’-nya, yakni berangkat dari tradisi pesantren, minimal Madrasah Aliyah. Ini tidak berarti sama sekali tidak ada yang berlatar belakang SMU an sich, meskipun cuma ’satu-dua’.

Tentunya ini cukup menggembirakan. Selain terkait dengan latar kultural itu, bahwa banyak (bahkan rata-rata) di antara mahasiswa baru itu memilih fakultas ini sebagai pilihan pertama merupakan fenomena unik yang pantas ditelisik. Mengapa? karena hal ini menandakan mulai robohnya ’mitos’ yang seringkali di-opini-publik-kan bahwa fakultas ini hanya diisi oleh “orang-orang buangan.” Mitos ini sedikit banyak, diakui atau tidak, sangat menggelisahkan dan membuat kita ’ill feel’ berat. Pasalnya, beberapa kali penulis berkomunikasi dengan partner-partner di UIN Syahid (Jakarta), di sana ada opini publik yang beredar bahwa fakultas Ushuluddin adalah fakultas ”madesu” (bahasa gaul, artinya ’masa depan suram’).

Kongruen dengan fakultas ’saudara sepersusuan’ kita di lingkungan UGM, fakultas filsafat, di sana juga beredar semacam gosip ”jika ingin kuliah di UGM, mengejar prestise, milih aja di fakultas filsafat…relatif mudah diterima karena saingannya sedikit.” Hal ini menunjukkan fakta bahwa fakultas-fakultas yang bergerak secara sistematis di bidang pemikiran intelektual sampai sekarang masih ter/di-pinggirkan. Oke lah…ini permasalahan yang sebenarnya sudah sangat menggelisahkan sejak ’jaman baheula.’ Untuk itu, kini kita perlu merumuskan satu strategi jangka panjang dan taktik operasional kongkret untuk mengatasi problem klasik ini.

Di tingkatan institusional, apa yang digagas oleh para pemangku kebijakan (Dekanat) sudah cukup tepat (meski terlambat). Yakni mengangkat isu yang mengkorelasikan perguruan tinggi islami dengan pondok pesantren. Namun perlu diantisipasi jika pertimbangan yang dipakai hanya berkisar-kisar pada orientasi ’market’: supaya fakultas ini laku, tidak kehilangan pelanggan, maka pesantren dijadikan sebagai ’penggiring massa’ untuk mengkonsumsi apa yang ditawarkan fakultas ini sebagai pengetahuan.

Pertimbangan itu tidak saja keliru, tapi sangat tidak bijak dan merugikan secara jangka panjang. Seharusnya ini berangkat dari ’watak akademik’ fakultas ini sendiri, yakni watak akademik sebagai gerbong pemikiran Islam yang berdimensi kekinian, progresif dan berupaya mewujudkan Islam yang Rahmatan lil ’Alamin’. Ini memerlukan keberanian dan kewenangan untuk memasuki wilayah paling prinsipil dan fundamental dari bangunan tradisi Islam kita. Oleh karenanya, perlu ada ’pedekate’ terhadap kader-kader baru fakultas ini supaya mereka benar-benar menghidupkan watak fakultas ini dalam kepribadiannya.

Yang dimaksudkan penulis di sini adalah bagaimana seharusnya mahasiswa baru itu “meraba dirinya sendiri” dalam rangka menemukan akar-akar otentisitas mereka. Apa misi dan target mereka di fakultas Ushuluddin, seharusnya jauh-jauh hari sudah disadari. Oleh karena itu, ada sejuta kemungkinan potensial yang bisa diwujudkan oleh mereka: menjadi politisi, organisatoris, penulis, pendidik, aktifis LSM, dan sebagainya. Dari sekian macam ’atribut’ itu, ada watak primordial yang tak bisa disubordinatkan oleh/di bawah institusi Ushuluddin, yakni watak personal sebagai ’intelektual publik yang progresif’.

Menjadi mahasiswa Ushuluddin berarti bekerja demi lahirnya gagasan baru, otentik, dan radikal (mendasar), sekaligus mentransformasikannya di wilayah publik, meski dalam sekop yang paling kecil sekalipun. Inilah ’natural character’ yang barangkali saja tidak bisa dipersonalisasikan hanya melalui perangkat-perangkat (atau perangkap?) di dalam lembaga pendidikan formal, melainkan berangkat dari individu mahasiswa sendiri. Implikasinya, fakultas memang tidak menjamin terbukti/tidaknya gosip ”madesu” seperti yang telah disinggung di muka, melainkan pribadi mereka sendiri.

Jelasnya, perlu radikalisasi atas potensi ”ekspresi” dan ”transformasi” dari apa yang telah, sedang dan akan dipelajari mahasiswa baru di lingkungan ilmiahnya. Ekspresi pemikiran otentik dan transformasinya secara publik adalah murni berada di dalam otentisitas mahasiswa. Maka secara institusional, fakultas perlu meluangkan ruang kebebasan bagi mahasiswa untuk lahan persemaian ”ekspresi” dan ”transformasi” di luar dunia akademik formalnya.

Dus, terlalu sentralistiknya perangkat lembaga formal pada ruang personal mahasiswa akan berakibat pada lahirnya (meminjam istilahnya Alex Charles) banyak ”Unknown Man” (baca: manusia blawur, manusia antah berantah) baru di lingkungan fakultas kita. Semoga mahasiswa baru fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga mampu mewujudkan semesta kemungkinan, sejuta potensi kemanusiaan mereka sendiri. Amien.

* Ketua BEM Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

Rasisme biasa dilekatkan dengan fasisme. Keduanya beda tapi menjadi identik kalau kita ingat Nazi dan Hitler. Oke. Mengaitkan keduanya akan membawa kita pada wacana Rasisme sebagai pemikiran politik. Tapi Rasisme tidak semata-mata hanya bisa dikaji dengan pendekatan itu. Rasisme merupakan salah satu penampilan wajah budaya. Seperti juga agama, sentimen rasis hampir kerapkali muncul ke permukaan tanpa kita sadari. Oleh karena itu, biarpun dibahas dalam posisinya sebagai model ideologi politis, simbol-simbol dalam Rasisme tetaplah simbol kultural yang memiliki sistem makna dan bisa dikonseptualisasikan.

Maka tak heran rasisme masih diapresiasikan secara kultural dimana-mana. Dari sisi mana rasisme bisa “dibenarkan”? Sepanjang sejarah manusia, tentu tak sulit kita menemukan ada banyak kelompok sosial, dari suku Quraisy jaman Nabi sampai pada tingkatan sebuah bangsa, Bangsa Arya misalnya. Semuanya butuh pengikat untuk integritas sistem sosial mereka. Tanpa integritas yang menyatukan individu-individu yang berbeda, sistem sosial tentu akan ambruk. Persoalan ini membawa kita pada pertanyaan: Jika sedemikian pentingnya ia, darimana pengikat sosial itu didapatkan?

Hampir semua ahli sosiologi bicara mengenai “identitas”. Identitas tak sekadar formalitas, “hitam di atas putih”, atau yang diambilkan dari produk sosial yang sementara sifatnya. Identitas –sejauh diperlukan sebagai pengikat bagi sistem dan institusi sosial—tentu harus diambilkan dari sesuatu yang sifatnya, katakanlah: sakral dan transenden. Para pemimpin politik sepanjang sejarah, dari Alexander the Great, Constantine, Xerxes di Persia, Muhammad (SAW.), dan seterusnya mula-mula yang dikerjakannya adalah menetapkan akar identitas untuk menyatukan kelompok sosial yang dipimpinnya.

Agaknya disinilah kita perlu menarik segaris pemahaman bahwa ras, suku, klan, bahasa, warna kulit, bahkan agama adalah manifestasi paling riil dari identitas. Yang menyatukan bangsa Indonesia, tentu bukan identitas sebagai bangsa eks-jajahan Belanda. Tapi kesamaan bahasa, ras, dan tentu saja sejarah. Ras, kesukuan, dan agama memang tidak saja mengkristal sebagai tradisi sampai sekarang. Lebih dari itu, di saat para pengamat optimis, bahwa segala macam ikatan yang bersandar pada ras dan kesukuan akan memudar seiring modernitas, justru yang terjadi sebaliknya: ras, kesukuan, dan agama cukup mewarnai peta perubahan politik dunia. (lihat Harold R. Isaac, Idols of the Tribe, 1975)

Rasisme adalah tipe/model ideologi politik yang mendasarkan kesamaan identitas pada akar-akar ras, suku, klan, warna kulit. Jadi, saya perlu menekankan bahwa kita semua ini pada dasarnya “rasis”! Tak bisa dipungkiri, bahwa kita menyandarkan identitas kita secara rasial dengan merujukkan semua yang melekat dari diri kita sekarang ini ke akar-akar masa lalu yang jauh. Kenapa? Karena tak bisa dipungkiri, kita selalu mengacu pada masa lalu, yang mencetakkan sebentuk identitas pada diri kita. Ketika melihat Merah Putih dikibarkan, ada kekuatan misterius yang menarik kita ke masa lalu. Semacam romantisme sejarah, dan berhenti pada Majapahit! Jika kebesaran Majapahit membesarkan rasa identitas keindonesiaan, maka saat itulah kita menjadi rasis: nenek moyang kita adalah kebesaran Majapahit! Dengan sendirinya, ada potensi untuk menyatakan, “Indonesia tak sama dengan Arab, Belanda, Amerika, Jerman…” Oleh karena itu, rasisme yang ekstrim bisa berkembang menjadi Fasisme, chauvinisme: menuhankan Tanah Air sebagai pusat segala bangsa.

Berkembang dalam Bentuk Takhayul Ilmiah

Mengasalkan identitas rasial pada masa lalu, sebenarnya merupakan epistemologi yang mengacu pada sejarah. Sejak kapan epistemologi seperti ini dilakukan oleh manusia? Sejak jaman baheula, tentunya. Dulu orang Yunani merasa superior dibanding orang dari budaya lain, karena percaya mereka dilahirkan oleh para dewa. Dan sekitar abad-abad “kemarin”, Imperialisme Barat dibenarkan secara rasial (dengan menggunakan epistemologi diatas), karena meyakini bahwa Eropa lebih beradab daripada non-Eropa karena akar sejarahnya berbeda. Keturunan bangsa Arya (Eropa) lebih superior dan beradab ketimbang bangsa Melayu, sehingga imperialisme itu diyakini sebagai proyek pem-beradab-an: membebaskan bangsa Melayu dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Begitulah nalar mereka.

Argumen-argumen untuk mendukung alasan dibenarkannya Rasisme dari sudut pandang sejarah ini mulai gencar memasuki Eropa sejak revolusi Perancis. Ketika aristokrasi Perancis mulai berkibar, mereka mengklaim bahwa mereka absah menjadi penguasa karena mereka adalah keturunan penakluk Frankis pada akhir masa imperium Romawi. Sebagaimana yang dicatat oleh Ian Adam, Tom Pain menulis buku “Rights of Man” di tahun 1791, untuk melecehkan aristokrasi Inggris dengan alasan mereka (aristokrasi Inggris itu) keturunan anak haram jadah Perancis dan para bandit-bandit bersenjata. (lih. Ian Adam, Ideologi Politik Mutakhir, h. 297)

Di abad 19 berkembanglah ide-ide rasis yang didasarkan pada perkembangan keilmuan humaniora, terutama antropologi. Karena disponsori oleh proyek imperialis, orang Eropa mulai metani dunia, tahu bahwa ada banyak ras dan suku bangsa, mereka merekayasa perbedaan (inequality) rasial berdasarkan “indeks batok kepala” (cephalic index). Orang kulit sawo matang, misalnya, dianggap tak cerdas karena kepalanya bundar (branchycephalik) dan bukannya seperti orang Eropa yang dilochocephalik (kepala panjang). Inilah takhayul ilmiah, yang lahir di dalam kajian antropologi tapi ditafsirkan secara bias kepentingan.

Materialisme Rasis dan Kekeliruan Mendasar

Begitulah. Dari melihat ciri fisik seorang manusia, lalu ditentukanlah segala hal non-fisik yang menjadi karakternya. Dari fenomena faktual empiris, menuju abstraksi konseptual. Atau dalam bahasa Friedrich Engels (kolega Marx), kuantitas menentukan kualitas. Epistemologi rasis menemukan momentum perkembangannya setelah didukung oleh perangkat teoretis yang dipinjamkan dari Positivisme. Memang konteks di sekitar abad 19 adalah konteks berkibarnya Positivisme sebagai cara pemerolehan kebenaran ilmiah, secara institusional dan sistematik.

Maka perkembangan ini mengikuti logika rasis orang Barat untuk melihat kebudayaan (tradisi, ras, bahasa, simbol-simbol) non-Barat. Ujung-ujungnya adalah menetukan kriteria kebudayaan. Kebudayaan yang maju, cerdas, dan beradab adalah dihasilkan oleh ras manusia yang memiliki ciri-ciri tertentu, yang fisis sifatnya. Tentu kita terhenyak kalau menjumpai kesimpulan George Cuvier, seorang antropolog Perancis (1830), yang membuktikan secara “pasti” (?) korelasi konsisten antara karakteristik fisik dan karakteristik mental. Artinya, kemajuan dan kecerdasan berkorelasi secara pasti dengan ciri-ciri fisik, seperti kulit putih, rambut lurus, mata biru, hidung mancung, tinggi besar dst…(benarkah?)

Charles Darwin, pencetus teori evolusi garis “Survival of the Fittes”, tentu tak berniat membangun bangunan pengetahuan biologi yang rasis. Tapi adalah perkembangan ilmiah dalam spirit “knowledge is power”, biologi kembangan Darwin tak bisa menghindari untuk disalahtafsirkan demi kepentingan rasis dalam pengalaman imperialisme Barat. Dengan memandang sejarah perkembangan spesies manusia dibentuk oleh arena persaingan hidup, dimana yang bertahan adalah yang terkuat dan terbaik, maka pandangan ini menjustifikasi bahwa ras manusia tertentu secara alamiah dapat menempati puncak hierarki pada spesies manusia. Jika ras kulit putih Eropa menempati puncak itu, maka itu adalah representasi the Fittes yang diproduk dari hukum alam. Dengan kata lain, imperialisme Eropa –yang sudah barang tentu rasis sifatnya- adalah alamiah dan memang sudah sewajarnya.

Pandangan ini semakin memperkuat doktrin Naturalisme, bahwa segala peristiwa sepanjang sejarah umat manusia memang terjadi dan harus terjadi seperti itu. Masih berkibarnya rasisme sampai sekarang ini, bahkan di negara yang mengaku paling demokratis, Israel, adalah karena pada tataran filsafatnya kita masih berpandangan bahwa akar-akar permasalahan rasis sealur dengan pola hukum alam. Dan ini adalah kekeliruan mendasar yang perlu kita sadari. Seperti yang ditegaskan oleh Roland Barthes: kelirunya kita dalam melihat fenomena budaya adalah menganggap segala sesuatunya sebagai yang bersifat alamiah. (Mitology, Roland Barthes, hal…-lupa!-)

Kesimpulan Sementara

Jika rasisme adalah persoalan yang sejatinya terkait dengan identitas, maka identitas itu sebenarnya tidak bisa direduksi pada satu akar historis tertentu. Karena mengungkit kata “historis” tidaklah berarti ada simplikasi (baca: penyederhanaan) disana. Identitas tak pernah lahir lalu mati, tanpa menyediakan diri untuk terbuka pada gerak dan perubahan. Bukan semata-mata ras itu berasal-usul pada sesuatu sebagai akar identitasnya. Jika akar identitas itu “sesuatu”, diam seperti batu, tentu itu bukan identitas manusia dan kesadaran. Itulah kenapa rasisme melukiskan tragedi dalam sejarah manusia, ia menjadikan manusia turun pada derajat hewan keras kepala, buta dan “batu.” Dengan kritis, Adonis menulis “…identitas senantiasa terbuka, bukan tertutup; senantiasa berinteraksi, bukan menutup diri; ….” (Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, Pengantar, h. xliii). Bagaimana kalo kita jadi “rasis” (tapi) yang beridentitas-terbuka?

bahan diskusi dan bedah film “muhammad Ali dan rasisme”

Pengertian ini menjadi konsekuensi logis jika filsafat di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang asing dan berasal dari luar (bisa Yunani, bisa Persia, Mesopotamia dll). Tapi jika filsafat diartikan sebagai buah pikiran dari suatu sistem budaya tertentu, sebagaimana kita bisa menyebut filsafat Cina, filsafat India, filsafat Barat dsb, maka Islam itu sendiri dalam ranah ide/gagasan/ajaran dan doktrinnya bisa disebut filsafat Islam.

Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya kita dapati kecenderungan mensintesiskan pengertian model pertama dan kedua untuk menarik jawaban bagi pertanyaan “apa itu filsafat Islam?”. Biasanya perspektif yang digunakan adalah perspektif antropologis dalam bingkai pendekatan historis. Maksudnya, filsafat Islam muncul, tumbuh dan berkembang secara menyejarah sebagai otak dari budaya Islam (tepatnya: Islamic Civilization).

Prof. Harun Nasution agaknya menggunakan pengertian filsafat Islam model kedua. Katanya “semua nabi, -termasuk Muhammad, adalah Filsuf” (lih. “Falsafah dan Mistisisme dalam Islam”). Sedangkan kalangan orientalis diantaranya ada yang menyimpulkan bahwa filsafat Islam tak ubahnya copy-paste dari filsafat Yunani. Ini ada benarnya jika pembacaan historis-antopologis diterapkan secara gebyah uyah.

Biasanya Copy-paste itu dijelaskan dengan menunjuk pada tebalnya nuansa filsafat Yunani, dari sisi tendensi rasionalistiknya. Lebih kongkret lagi, logika Aristotelian yang diadopsi oleh para pemikir Islam awal. Kita mengenal al-Kindi, misalnya, sebagai peletak dasar terminologi filsafat Islam. “Causa Prima” dalam filsafat Yunani di-”Islam”-kan dengan “as-Sabab al-Awwal” atau ada juga “al-Wajibul Wujud”, “al-Manthiq” (silogisme Aristotelian, logika) dan sebagainya.

Dari sisi ini bisa dikatakan filsafat apapun semuanya bersifat copy-paste. Karena metode skeptisisme Descartes pun meng-copy paste kata-kata al-Gazels (al-Ghazali, red) di dalam “al-Munqidz minad Dlalal”-nya: “meragukan adalah salah satu jalan memperoleh kepastian”. Dan memang Descartes mendapatkannya dari buku al-Gazels itu, yang disimpannya di perpustakaan pribadi.

Contoh lagi, sekularisme Barat sebagai derivasi dari semangat pembebasan Nalar dari hegemoni gereja “meletup” dari Averosian Latin (pengikut Imam ibn Rushdi di kawasan Eropa Latin) yang mengusung bendera “Double-Truth” (teori “Kebenaran-Ganda”-nya Sang Imam yang muslim itu). Apakah bisa dikatakan filsafat Barat Modern, yang lahir dari revolusi Renaissance, copy-paste dari filsafat Islam, tepatnya Averosianisme?

Hal-hal semacam itu sudah wajar jika pada kenyataannya ada hubungan kultural yang melibatkan banyak budaya. Tak ada perkembangan historis yang signifikan jika satu budaya menutup diri dari hubungan dengan budaya lain. Maka filsafat Islam, yang pada dasarnya berkisar di seputar Wahyu (Revelation-centris), menjadi berkembang seturut kian instensifnya persinggungan kultural dengan budaya-budaya, seperti Hellenis (Yunani “timur”), Persia, Mesopotamia-Syiria, Aramaik dan sebagainya.

Kalau mengikuti temuan Abed al-Jabiri, ada tiga Nalar yang dikembangbiakkan dalam filsafat Islam: Nalar Bayani, Nalar Burhani, dan Nalar Irfani[2]. Ketiganya muncul di bawah pengaruh corak budaya yang selama ini mengitari Islam Arab. Bisa dikatakan, Nalar Bayani dikondisikan oleh budaya syair dan tulisan, sifatnya tekstualis. Ini khas Arab banget.

Nalar Burhani bersifat demonstratif, bertumpu pada pembuktian rasional. Ini terkondisikan lewat intensifnya hubungan dengan Aristotelism di daerah-daerah Hellenis timur. Kedua Nalar ini terlibat dalam dialektika sengit, sehingga kita pernah dengar cerita bahwa ahli Nahwu tak pernah tidur tenang disamping ahli Manthiq[3]

Nalar ketiga, Nalar Irfany, muncul dalam filsafat Islam setelah persinggungan intensifnya dengan budaya Persia dan India yang coraknya mistis. Filsuf Islam yang berhasil menanamkan nalar ini dalam kesadaran kolektif umat Islam adalah Imam Gazali, dimana Mistisisme timur di-satu-nafas-kan dengan ajaran Islam. Ketiga Nalar inilah yang menjadi otak bagi transformasi peradaban Islam.

Sehingga kita kemudian mengenal mazhab filsafat Islam “Peripatetisme”, yang disinyalir mengacu pada warisan Aristotelianisme, tapi menggunakan prinsip-prinsip Neo-Platonis. Peripatetisme diusung oleh “KFS” (al-Kindi, al-Farabi, dan ibn Sina) dimana proyeknya tak jauh dari upaya awal mengharmoniskan filsafat Yunani dari Sang Guru Pertama (Aristotle) dengan doktrinase Islam. Aliran ini banyak bicara soal epistemologi (Aristotelian) dan sedikit Ontologi (Neo-Platonian).

Kita kenal pula “Mistisisme” sebagai aliran filsafat Islam yang dibesarkan oleh para sufi-sufi filosof, seperti Al-Ghazali, ibn al-Araby, al-Hallaj dan sebagainya. Anehnya, aliran ini lebih banyak bicara tentang metafisika dan ontologi dengan tilikan Transendentalisme. Ia punya metode epistemologi “aneh”: pengalaman langsung tanpa medium (representasi rasional) akan kehadiran Kebenaran. Al-Ghazali menyebutnya “Mukasyafah”, yang oleh ibn al-Araby ditulis dengan istilah “al-Futuhat”. Penjelasannya rumit, bahkan butuh tema tersendiri.

Ada juga kita kenal aliran Illuminasionisme (al-Isyraqiyyah) yang dikibarkan benderanya oleh Suhrawardi. Dikatakan, aliran yang satu ini dipermak dari sintesis antara Peripatetisme dan Mistisisme. Umumnya pegiat aliran ini berlatar belakang Muslim Syiah, sehingga periode selanjutnya lahir “anak kandung”-nya “filsafat Hikmah” yang dibesarkan oleh Mulla Shadra. Shadra sendiri menyebut filsafatnya dengan “al-Hikma al-Muta’aliyah” (Transcendental Wisdom), ia seorang Syi’i juga.

Kata Muhammad Iqbal: filsafat Islam ibarat matahari…ketika tenggelam di Barat, ia terbit di Timur. Maksud pengagum Nietszche itu, setelah Ibn Rushdi (lahir di Cordova, Spanyol) mangkat, filsafat Islam bangkit di belahan timur Dunia Islam, yakni Persia. Aliran filsafat Islam yang dapat tumbuh subur dan compatible dengan budaya Persia dan Syi’ah adalah Illuminasionisme dan Filsafat Hikmah Mullah Shadra. Ketika hari ini filsafat Islam dihindari kalangan Ortodoks, di Iran 2 aliran itu masih dipelajari secara tradisional di Hauzah-hauzah (semacam pesantren).

Barangkali ini hanya kilas balik yang tentu saja parsial sifatnya. Ada kompleksitas di dalam membicarakan filsafat Islam, karena ada tumpang tindih antara satu hal dengan hal lain. Ada faktor kekuasaan yang bermain disana. Pertentangan-pertentangan banyak menghitamkan wajah kronologis perkembangan filsafat Islam. Sehingga wajar kalau Adonis (Ali Ahmad Said, budayawan Arab kontemporer) menyebut pertentangan itu bukan pertentangan dialektik, melainkan konfrontatif antara ats-Tsabit (Yang Mapan) dan al-Mutahawwil (yang berubah). Sikap Wahyu-centris ortodoks hampir selalu memaksakan dominasinya atas sikap Nalar-centris.

Menjadi wajar jika pada perkembangan selanjutnya diskursus filsafat Islam kontemporer diramaikan dengan tema-tema seputar bagaimana menyandingkan antara Tradisi dan Modernitas (yang baru, berubah). Antara Ortodoksi dan pembaharuan. Arkoun menulis “Naqdul ‘Aql al-Islami” (Kritik Nalar Islam), Abed al-Jabiri melancarkan “Naqdul ‘Aql al-Araby” dan Ali Harb dengan Kritik Nalar-Teks. Belum lagi Nasr Hamid Abu Zaid melalui “Naqdul Khithob ad-Diny” (Kritik Wacana Agama) menandaskan: umat Islam kehilangan sisi historisitas Qur’an saat membacanya sebagai “teks”. Tak ayal ia dikafirkan oleh kalangan Ortodoks Mesir.

Wallahu a’lamu bis Shawab…

ditulis oleh muhammad tijany, ketua BEM-J Aqidah dan Filsafat

Ada perbedaan signifikan antara seniman dan politisi. Keduanya bekerja dalam dunia yang sangat jauh berbeda. Seniman menjual karya, mempopulerkan apa yang dikaryakannya. Sementara politisi konon merupakan figur-figur politik yang memperjuangkan cita-cita publik. Dalam konteks jagat politik Indonesia, hari ini kita melihat ada fenomena unik: artis beramai-ramai hijrah ke dunia politik.

Kita melihat ada perdebatan antara yang pro dan yang kontra terkait dengan layak atau tidak layaknya artis menjadi politisi. Sebut saja misalnya Rhoma Irama dan Rike Dyah Pitaloka yang akan digandeng PPP, Dedi “Miing” Gumelar (PDI-P), Derry Drajat, Eko Patrio, dan Wulan Guritno (PAN), mereka adalah para ”pekerja seni komersial” yang akan maju mencalonkan diri di pemilu legislatif.

Tak hanya itu, banyak juga yang siap bertarung di pilkada, baik dengan jalur independen maupun dengan menggandeng partai. Diantaranya Ayu Soraya, seorang pedangdut pop, maju sebagai calon wakil wali kota Tegal, Primus Yustisio sebagai calon bupati Subang, Syaiful Jamil sebagai calon wakil wali kota Serang, Dicky Candra sebagai wakil bupati Garut, Helmi Yahya sebagai Wakil Gubernur Sumatra Selatan. Fenomena ini tidak saja menjadikan pemilu kita lebih semarak dan meriah, melainkan juga meletupkan keheranan: ada apa dengan artis, politik dan demokrasi kita?

Fenomena ini tak hanya muncul di Indonesia, Ronald Reagan (pelaksana agenda global neo-liberalisme) berangkat dari karir artis juga. Arnold Schwaszenegger menjadi Gubernur Negara Bagian California. Filipina juga pernah punya Joseph Erick Estrada, aktor yang juga presiden, sebelum akhirnya terjungkal pada 2001. Sekarang Arroyo (presiden Filipina sekarang) menghadapi pesaing tangguh yang juga artis, Fernando Poe Junior. Ada persoalan jangka panjang yang perlu dicermati di balik maraknya politik selebriti ini.

Banyak pihak berspekulasi bahwa hal ini sangat berpotensi merugikan platform partai. Pasalnya, kemesraan yang terbangun antara dunia seni dan dunia politik ini diorientasikan sebatas untuk mendulang suara melalui alat politik berupa popularitas. Artinya, sebagaimana jelas Ray Rangkuti (direktur eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia), partai akan kehilangan garis perjuangannya karena artis-artis yang men-caleg-kan diri atau maju di pilkada itu tidak memahami betul platform partai.

Sementara itu, beberapa pihak tetap mendukung dibukanya kran demokrasi, bahkan bagi artis sekalipun. Alasannya, artis juga warga negara Indonesia yang berhak memilih dan dipilih dalam event-event demokrasi. Salah satu sekjen partai besar berpendapat bahwa kehadiran artis di jagat politik juga berangkat dari adanya harapan rakyat, yang akan mengecewakan mereka jika tidak dipenuhi. Ada wacana politik berbasis konsep demokrasi tanpa batas: artis adalah warga negara, rakyat Indonesia, yang berhak dipilih dan memilih dalam pemilu dan pilkada.

Membaca Dampak Buruk Kultural

Asumsi “artis juga warga negara” itu memang benar, sekalipun pada batasan-batasan tertentu, perlu ditelisik dan dianalisis. Oleh karena demokrasi memberikan ruang yang sama bagi semua warga negara, pertanyaannya kemudian bagaimana kondisi umum dari masyarakat kita, warga negara Indonesia. Mengapa ini relevan diperbincangkan? Karena, pertama, ada korelasinya dengan basis kultural dari warga negara sebagai pemilih dan peserta event-event demokrasi kita (pemilu dan pilkada).

Kedua, ada signifikansi dari apa yang kita sebut re-proporsionalisasi (meletakkan kembali pada tempatnya) atas struktur makro kehidupan politik kebangsaan. Visi jangka panjang kita dalam mengentaskan bangsa ini dari keterbelakangan absolut sangat bergantung pada bagaimana mengelola sudut-sudut partikular politik kita, termasuk event-event demokrasi itu. Fenomena maraknya selebritis beranjak berpolitik tentunya tidak sekadar menampakkan trend baru, bukan sekadar perselingkuhan antara dunia showbiz dan politik, seniman dan politisi, melainkan menyangkut potret makro kita sebagai bangsa yang bergeliat membangun demokrasi.

Apa yang menggelisahkan adalah pertimbangan kebanyakan pemilih pada figur-figur tertentu. Hal ini terkait dan berhubungan dengan lemahnya dasar rasional yang digunakan dalam menentukan pilihan. Seperti yang kita ketahui, cita-cita akan hidupnya demokrasi adalah wujud dari kehendak untuk menciptakan kebebasan politik, menghindari regime totalitarian dan represif.

Hak asasi warga, di bidang aspirasi politik khususnya, sangat menentukan proses munculnya kreatifitas taktis dalam membangun kemaslahatan bersama. Jika hak merupakan penyeimbang dari kewajiban, maka pertimbangan rasional yang bebas (tidak direpresi) merupakan syarat dari sehatnya demokrasi kita.Oleh sebab itu, jika kita masih mengacu pada figur-figur populer tertentu sebagai orang-orang yang layak menentukan kebijakan publik, tiada lagi pertimbangan rasional.

Alasannya popularitas tidak menjaminkan sama sekali pada terpenuhinya kapabilitas, baik moral maupun intelektual, dari figur-figur tersebut. Akan menjadi lebih bermasalah kalau figur-figur itu bukan berasal dari konteks politik demokrasi. Dunia showbiz memang dibangun atas dasar popularitas an sich. Seorang artis muncul-tenggelam karena popularitas, karena masih menarik, layak jual, unik dan sebagainya. Jelaslah bahwa memandang popularitas di dalam urusan politik tidak dapat melahirkan pertimbangan rasional. Khawatirnya adalah politik ’layak-jual’ itu hanya sebatas masalah selera: kalau tak menarik ya tak perlu dibeli.

Oleh karena itu, kondisi kultural bangsa kita hari ini merepresentasikan suatu bentuk demokrasi yang sekadar prosedural: asal bagian dari warga negara, sah-sah saja dipilih/memilih. Itu merupakan akar keprihatinan kita bersama. Lebih memprihatinkan lagi bahwa acuan-acuan prosedural itu dimanfaatkan oleh para cukong-cukong politik yang berdasar pada popularitas belaka, terlebih popularitas selebritas.

Implikasi dari wacana tentang layak/tidaknya selebritas berpolitik praktis menampakkan kondisi akar kultural para pemilih kita yang belum siap dengan demokrasi substantif. Jika dulu event demokrasi kita diriuh-meriahkan oleh figur-figur kharismatik yang berangkat dari kultur-kultur sosial, hari ini figur-figur itu (mulai) tergeser—dunia showbiz mulai unjuk gigi.

Ada potensi yang mengancam berupa terbengkalainya visi jangka panjang yang telah disistematisir di dalam ideologi setiap partai politik. Karena urusannya mulai menciut terfragmentasi oleh kepentingan-kepentingan parsial-lokal. Yakni, mendongkrak suara dengan berbagai jalan, termasuk mempolitisir popularitas figur artis, mencerminkan situasi dimana para politisi bahkan kehilangan pandangannya akan dampak jangka panjang berupa mengikisnya pertimbangan rasional warga negara dalam berpolitik.

Demikian itu membuat kita kian menyadari kehadiran artis dalam panggung politik semakin membuktikan bahwa masyarakat politik kita masih bermentalkan feodal, tergantung pada figur, bukan pada track record-nya ataupun program-programnya. Proses transisi-demokrasi menjadikan kita bertanya-tanya: kapan pemilih dan masyarakat politik kita bersikap dan berpikir dengan akal sehat sebagai salah satu syarat terbentuknya masyarakat dan bangsa yang demokratis.

Oleh karena itu, sebelum kita terlibat dukung-mendukung, terlebih dahulu perlu dipahami betul apa substansi dari politik supaya tidak menambah keruh suasana. Dengan kata lain, supaya rakyat tak dijejali dengan pertimbangan-pertimbangan irasional dan berpolitik secara a-proporsional (tidak pada tempatnya). Atas kemunculan para selebritas di dalam jagat politik, kita hanya berucap welcome…selebihnya mari kita antisipasi dampak buruknya berupa melemahnya demokrasi substansial dan lunturnya rasionalitas politik publik.[]

Ditulis oleh : Muhammad Tijany

Melihat kondisi bangsa kita yang masih terus menerus dalam kondisi carut marut sekarang ini, nampaknya kita perlu mempertanyakan eksistensi kaum intelektual Indonesia. Alasannya sederhana bahwa kaum intelektual, para cerdik pandai adalah agent of social change, Agent of development betul! Sekarang kemana orang-orang pinter itu? Kemana para cerdik pandai kita itu? Lari ke mana para Prof.Dr kita itu? Sembunyi di mana para sarjana kita itu? Ngumpet di mana para kaum akademisi kita itu?

Di Indonesia kaum cendekiawan bertebaran, sarjana, Ir, magister, Dr, dan profesor terus bermunculan, kampus-kampus menjamur, universitas-universitas mentereng dan gagah banyak tumbuh subur, idealnya Indonesia semakin maju dong. Namun yang muncul kok justru sebuah paradoks, keberadaan Indonesia sebagai negara sampai sekarang justru bernasib semakin sial. Masalah demi masalah terus bermunculan namun belum ada satupun yang sudah bisa diselesaikan secara tuntas.

Pengangguran intelektual

Jumlah pengangguran di Indonesia sampai saat ini bukannya menurun tetapi jutru merangkak naik. Bahkan karena daya naiknya lumayan tinggi, para intelektual pun—-yang semestinya tidak nganggur—-sekarang banyak yang ikut-ikutan nganggur. Jumlahnya pun tak cukup satu, dua, sepuluh atau seratus, melainkan menembus angka ribuan. Data statistik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Republik Indonesia tahun 2005, menyebutkan bahwa pengangguran lulusan diploma atau akademisi sekitar 322.836 jiwa. Sedangkan sarjana lulusan universitas selitar 385.418 jiwa. Bila ditotal, setidaknya ada sekitar 708.254 jiwa pengangguran dari klanagn sarjana (Benni Setiawan :2008). Di DIY saja, yang banyak berjejal kaum pelajar, angka pengangguran intelektual cukup tinggi. Dari 148.696 pengangguran, 21.000 di antaranya berpendidikan S1 dan S2 (Republika:23/6/2008).

Melihat fakta tersebut, lamat-lamat kitapun menjadi mafhum kenapa Indonesia terus berkalang kabut. Karena para intelektualnya, para cendekiawannya yang menjadi ujung tombak perubahan itu sendiri masih terperangkap kabut. Mereka sendiri masih terseok-seok, pontang-panting, terjungkal-jungkal dalam memperjuangkan hidupnya. Logikanya, kalau kondisi mereka saja bernasib naas seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa merubah kondisi bangsa yang super naas ini. Jelasnya, kalau mereka sendiri saja menjadi problem bangsa, bagaimana mungkin mereka bisa merubah problematika bangsa?

Hidup sebagai intelektual di Indonesia memang sebuah tantangan bahkan ancaman. Sebab, status intelektual yang prestisuis itu, dengan berbagai stratifikasi gelar akademik yang wah, ternyata bukan sebuah jaminan untuk hidup enak dan mapan secara material. Meskipun gelar akademik seseorang tinggi nyundul langit, tidak serta merta yang bersangkutan laku di pasaran. Maka sungguh kasihan bagi mereka yang masuk kuliah mahal-mahal, kalau niatnya hanya sekedar ingin mencari kerja, menjadi CPNS, atau supaya bisa masuk staf ini dan itu pada sebuah perusahaan. Dijamin mereka pasti kecewa, frustasi atau malah gantung diri. Soalnya memang tidak ada jaminan seseorang yang kuliah tinggi, di kampus favorit, dengan biaya mahal ditambah prestasi cumlaude, setelah lulus langsung menjadi sekretaris Freeport atau pegawai negeri.

Tidak berkualitaskah intelektual Indonesia?

Melihat bobroknya kondisi Indonesia dan tingginya angka pengangguran intelektual tersebut, ada indikasi bahwa para intelektual Indonesia tidak berkualitas. Sebab, menganggurnya para intelektual Indonesia itu menunjukkan kalau mereka tidak mampu berkompetisi di ares global. Lebih jauh, tidak berubahnya kebobrokan kondisi Indonesia menunjukkan bahwa keilmuan para intelektual tidak bermutu. Sebab, tidak mungkin, seseorang yang kualitas keilmuannya bagus tidak bisa mempengaruhi lingkungannya apalagi malah menjadi pengangguran. Asumsi ini juga dipertegas dengan pernyataan ekstreem seorang kepala Human Resource Departement (HRD) sebuah perusahaan minyak yang telah berpengalaman 27 tahun di bidang rekrutmen. Bapak kepala ini bilang: lulusan universitas saat ini ecek-ecek alias tidak bermutu. Mereka dianggap tidak cukup qualified mengisi berbagai posisi strategis akibat tidak memadainya etos akademis dan kewibawaan keilmuan yang mereka miliki (Agus Suwignyo:2008).

Dengan rendahnya mutu keilmuan para intelektual Indonesia itu, telah membawa implikasi yang lebih jauh, bukan sekedar penambah pengangguran bangsa, melainkan juga mempertinggi angka ketergantungan. Dengan kualitas keilmuan yang rendah, para intelektual itu akhirnya tidak bisa kreatif dan mandiri untuk berusaha mencari temuan-temuan baru, peluang-peluang baru untuk bisa mengurangi beban masalah yang sekarang menumpuk, minimal untuk mengatasi masalahnya sendiri. Bila dipandang dari segi prosesnya, ini jelas kesalahan universitas-universitas yang memproduksi para intelektual itu. Dengan produk yang berkualitas rendah ini menandakan bahwa universitas kita juga banyak yang tak beres.

Dan itu sungguh naif. Sebab, universitas-universitas di Indonesia sekarang banyak yang memasang tarif super tinggi. Lihat saja setiap kali masuk univeristas, para calon mahasiswa pasti diperas berjuta-juta rupiah. Sekali terlambat bayar atau bayarnya kurang, maka seorang mahasiswa wajib angkat kaki dari universitas. Dengan tarif yang mencekik leher dan nihilnya toleransi ini, perlu dipertanyakan juga universitas-universitas di Indonesia: apa tanggung jawab universitas-universitas terhadap para alumninya yang tercampakkan itu?waalhua’lam.

Saatnya Berubah

Melihat kondisi sosial, ekonomi dan politik bangsa yang masih terpuruk ini, saatnya sekarang para intelektual Indonesia mulai merubah dirinya, berbenah diri memperbaiki kualitas keilmuannya. Sebab, kunci perubahan situasi bangsa yang serba bobrok ini adalah para agen sosialnya yaitu para intelektual sendiri. Salah satu tokoh madzhab Frankfurt, Herbes Marcus (1927) menyatakan bahwa, agenda-agenda perubahan sosial hanya mungkin terlaksana, jika agen-agen perubahan sosial telah mengalami perubahan radikal di dalam diri mereka.

Perubahan dan peningkatan kualitas seorang intelektual itu bisa di asah melalui pola hidup yang mandiri, aktif, kreatif dan inofativ. Selama ini kebanyakan intelektual yang menganggur itu disebabkan oleh kuatnya jiwa ketergantungan mereka kepada negara atau lembaga swasta. Mereka hanya menunggu operan bola dari institusi pemerintah maupun swasta, kalau tidak ada operan lantas mereka nganggur.

Dalam kondisi sekarang ini, seorang intelektual tidak bisa lagi menggantungkan lagi masa depannya kepada negara, atau lembaga sosial-ekonomi yang ada. Para intelektual harus berani melecut dirinya untuk “berijtihad” dan “berjihad”menciptakan peluang sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang intelektual, kalau memang mau dengan sungguh-sungguh menggali potensi yang ada di alam sekitar. Selama masih ada kemauan dan usaha keras, maka seribu pintu kesempatan pasti akan terbuka. Maka, dari pada mengemis-ngemis kepada berbagai lembaga yang tak jelas, lebih baik para intelektual itu berkarya dan berkreatifitas untuk menunjang eksistensinya.Ini bukan berarti pemerintah harus meninggalkan tanggung jawab pemerintah. pemerintah harus memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada para intelektual untuk mengembangkan kualitas dan kreatifitasnya.

Jadi, kunci perbaikan Indonesia ini ada pada para intelektualnya sendiri. Kalau para intelektual Indonesia yang menjadi agent of change itu mampu merubah kondisinya yang absurd itu, maka kondisi bangsa yang terpuruk ini akan bisa segera berubah dan begitu sebaliknya. Dengan demikian, tidak adanya perubahan dalam permasalahan Indonesia ini karena memang intelektualnya tidak banyak yang berubah. Artinya paradigma yang dipakai masih paradigma lama yang bercirikan ketergantungan, kemalasan, miskin inisiatif, nihil kreatifitas dan sebagainya. Kalau para intelektual masih tidak tergerak untuk berubah, maka tidak perlu bicara soal kapan selesainya krisis ekonomi, krisis politik, hukum, kepercayaan dan sebagainya.

*Muhammad Muhibbuddin adalah santri PP. mahasiswa Hasyim Asy’ari dan Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum”Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Dengan biaya sekolah yang supermahal itu, orang-orang miskin harus mengubur dalam-dalam keinginanya untuk meraih haknya, yakni pendidikan. Pendidikan adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Namun sampai sekarang pendidikan di Indonesia belum bisa mendasarkan dirinya pada aspek semangat kemanusiaan.. Bahkan semakin jauh dari nilai-nilai humanisme. Institusi pendidikan bahkan menjadi lembaga kekuasaan yang kerap kali menciptakan dehumanisasi. Dengan tarifnya yang mahal, sekolah, kampus dan sejenisnya akhirnya hanya boleh diinjak oleh masyarakat yang berkantong tebal, sekolah hanya bisa diakses oleh mereka yang berduit banyak. Kenyataan semacam ini akhirnya melahirkan diskriminasi di kalangan masyarakat.

Meruntuhkan mitos pendidikan
Di sadari atau tidak, lembaga pendidikan formal, sekolah dan kampus sering menawarkan mitos-mitos pragmatisme kepada masyarakat. Tanpa di sadari tawaran mitos ini, secara idiologis, telah menjajah masyarakat. Mitos itu misalnya masa depan yang cerah, mendapat kerja yang mudah, mudah masuk menjadi CPNS dan sebagainya. Mitos-mitos pragmatis ini seringkali menjerumuskan masyarakat sendiri. Banyak masyarakat yang rela mengorbankan segala sesuatunya hanya demi selembar ijasah, dengan asumsi bahwa ijasah itu akan memuluskan jalan untuk mencapai kesuksesan. Sementara faktanya, apa yang dikehendaki itu jarang terjadi. Kampus atau sekolah justru banyak mencetak pengangguran intelektual. Berdasarkan data statistik dari Departemen Tenaga Kerja (Depnakertrans) Republik Indonesia tahun 2005,menyebutkan bahwa pengangguran lulusan diploma atau akademisi sekitar 322.836 jiwa. Bila ditotal, setidaknya ada sekitar 708.254 jiwa pengangguran dari kalangan sarjana muda (Benni Setiawan:2008).

Mitos demi mitos itu setiap tahun terus membius masyarakat. Dan masyarakat sekolah tidak berdaya menghadapi tawaran itu. Sehingga proses mitologisasi dunia pendidikan ini telah menjelma menjadi budaya yang mengakar kuat dalam kesadaran masyarakat. Masyarakat akhirnya hanya percaya satu pakem bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai kerir kesuksesan adalah lewat jalur sekolah formal. Lembaga non formal dianggapnya tidak menawarkan apa-apa sehingga dicampakkan. Ini pula yang menjadikan lembaga formal pendidikan menjadi lembaga yang elit dan kelihatan wah di masyarakat. Masyarakat akhirnya merasa prestisnya tinggi kalau bisa masuk sekolah formal. Padahal realitasnya banyak yang bobrok. Sudah bobrok mahal lagi.

Untuk membebaskan dari jerat mitos pragmatisme itu, maka masyarakat harus merubah paradigmanya. Bahwa sekolah bukanlah sesuatu yang elit, sekolah bukanlah satu-satunya jalan untuk meraih karir, sekolah bukanlah lembaga yang menjanjikan untuk menentukan masa depan.. Namun sebaliknya sekolah hanyalah lembaga pengahambur-hamburkan uang, sekolah adalah penindasan, sekolah hanyalah tempat untuk menanamkan nilai-nilkai borjuisme, kapitalisme, dan materialisme, sekolah hanya tempat hura-hura dan main-main belaka, sekolah hanyalah tempat pacaran, tempat ngrumpi, tempat pembodohan bahkan tempat untuk melanggengkan nilai-nilai kekuasaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan gagalnya sekolah mencetak intelektual yang berkualitas. Meskipun lembaga pendidikan di Indonesia banyak yang sudah berorientasi pasar, namun realitasnya out putnya pun tidak laku di pasaran. Atas adsar ini, maka apa yang diajnjikan oleh lembaga pendidikan formal adalah omong kosong .

Lembaga non formal sebagai alternatif

Karena lembaga pendidikan yang sudah sedemikian busuk, laayamutu walaa yahya (tidak bermutu tapi menghabiskan biaya), maka ada baiknya kalau masyarakat mulai menciptakan dan mementingkan kelompok belajar sendiri diluar sekolah. Belajar secara non formal di luar sekolah ini merupakan jalan alternatif bagi masyarakat dalam menghadapi lembaga pendidikan formal yang sudah tidak memihak masyarakat kecil. Ini demi memeratakan pengetahuan seluruh masyarakat. Proses pembelajaran, menurut Paulo Freire (2007) adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan.

Untuk memperoileh pengetahuan maka masyarakat tidak harus lbelajar lewat jalur sekolah formal. Untuk bisa meningkatlkan pengetahuan, masyarakat tidak harus membayar mahal-mahal di sekolah, tetapi bisa ditempuh dengan membuat atau mengikuti forum-forum kajian ataiu diskusi yang intensif dan tanpa terbebani oleh biaya. Prinsipnya adalah sederhana, bahwa pengetahuan di sekolah adalah pengetahuan yang sudah tersistematisasikan, berbentuk literer dan reduksionis. Dengan demikian ilmu pengetahuan yang ada di sekolah tentu lebih sempit. Sementara pengetahuan di luar sekolah adalah pengetahuan yang masih natural, non literer kaya dimensi dan luas jangkaunnya. Segala sesuatu yang berada di luar kampus atau sekolah bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi guru dan bahkan bisa menjadi inspirasi untuk menemukan hal-hal besar.

Kita kenal Thomas Alfa Edison yang menjadi ilmuwan besar berkat ketekunannya di luar sekolah formal. Atau sang Budha Gautama yang mendapatkan kebijaksanaan hanya melalui air yang mengalir dan tokoh tokoh besar dunia lainnya.Ini artinya bahwa pengetahuan di luar kampus atau sekolah, kalau ditekuni dan diseriusi dengan seksama maka akan mengantarkan seseorang pada kemuliaan. Di samping itu, pola belajar semacam ini akan mengakrabkan seseoranmg dengan kehidupan. Karena belajar semacam ini ditempa dari realitas empirik yang terjadi di masyarakat. Kalau disadari belajar dengan pola seperti ini justru akan mengarah kepada inti dan substansi belajar itu sendiri. Belajar secara alamiah ini justru membuat seseorang mempunyai tingkat keilmuan yang sesungguhnya, dan bukan hanya sekedar formalitas. Ia akan lebih efektif dan produktif dan tanpa pengahamburan biaya.

Modalnya cukup mau dan semangat belajar. Artinya untuk menjalankan pembelajaran secara alamiah yang ada di luar sekolah formal, seseorang hanya dituntut untuk intensif berpikir, kreatif, banyak merenung, banyak membaca dan peka terhadap realitas. Tentu saja hal-hal semacam ini tidak perlu menggunakan dana jutaan rupiah, tetapi kuncinya cukup mau dan bersedia saja. Maka dari itu ayo kita semarakkan belajar di luar sekolah yang lebih murah dan membebaskan.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh Mohammad Takdir Ilahi *

Kemajuan teknologi di satu sisi, memang memberikan secercah harapan kepada kalangan yang tertarik dengan kemajuan tersebut. Namun di sisi lain, kemajuan itu dapat berimplikasi negatif terhadap masa depan bangsa secara universal. Karena secara faktual teknologi yang identik dengan media elektronik telah menjadi candu bagi masyarakat, semisal televisi yang pada perkembangannya kian menawarkan kultur waching atau “peradaban nonton”. Realitas ini pernah diungkapkan Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia Jakop Oetama, yang menuturkan bahwa kemajuan peradaban bangsa tidak bisa dibangun dengan budaya nonton, akan tetapi dengan membaca dan menulis kemajuan peradaban bangsa dapat ditentukan. Implikasi Budaya Nonton

Persoalan mengenai budaya nonton yang semakin berkembang pesat di kalangan generasi muda, tentu saja menjadi sebuah persoalan yang sangat krusial. Karena kita tahu, bahwa budaya nonton dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi siapa saja yang menikmatinya. Dalam tayangan-tayangan televisi, disajikan beraneka ragam program yang menarik minat pemirsanya, agar termotivasi untuk menonton televisi. Apalagi kalau program itu bertemakan cinta dan persahabatan yang menjadi ciri khas sinetron Indonesia. Lebih parah lagi, tema itu kental dengan nuansa mitis.

Sinetron-sinetron seperti itu pada gilirannya akan membius dan mencandui sebagian besar anak muda untuk menikmati tayangan-tayangan tersebut. Sehingga, anak muda kita lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya instan dan terkesan memberikan simulasi kebahagian dan kepuasan yang tentu saja bersifat fiktif dan sekejap. Terkonsentrasi pada yang instan dan sekejap, kalau mau diakui, membuat visi-visi jangka panjang akan semakin teralihkan (untuk tidak mengatakan, lenyap sama sekali).

Padahal kita sebenarnya tahu, bahwa sajian-sajian yang ada di televisi lebih banyak mengandung nilai-nilai negatif daripada nilai-nilai positifnya. Sebagai generasi muda, kita harus menyadari bahwa budaya nonton bukan merupakan budaya yang dapat memberikan keuntungan yang besar (big advantage) bagi masa depan bangsa di waktu yang akan datang. Bahkan sebaliknya, budaya nonton akan berimplikasi pada kemalasan anak muda untuk sekedar membaca dan menulis.

Kenyataan ini pada dasarnya tidak bisa kita elakkan bersama. Sebab budaya nonton yang sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia akan mempersempit kesempatan untuk membangun kemajuan peradaban bangsa yang kita idam-idamkan. Kita tidak mungkin membangun bangsa ini, dengan melestarikan budaya nonton. Kita bisa mengambil contoh, bangsa Jepang yang pada awalnya berantakan akibat takluk terhadap invasi Amerika, ternyata mampu bangkit dari kehancuran dan keterbelakangan. Lalu Jepang menjelma sebagai salah satu negara maju, bahkan ikut bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Dalam tempo yang tidak lama, Amerika yang telah menghancurkannya, justru merasa keteteran menghadapi pesatnya perkembangan dan kemajuan Jepang.

Semua ini tidak lepas dari semangat dan kedisiplinan bangsa Jepang dalam menuntut ilmu pengetahuan. Bangsa Jepang memiliki prinsip yang sangat teguh, yakni menghilangkan rasa malas ketika membaca buku. Sebagian besar bangsa Jepang telah menjadikan membaca sebagai menu utama setiap harinya dan telah menjadi budaya yang tidak bisa luntur sampai kapan pun. Di sana, sekadar untuk mengilustrasikan, setiap satu orang setidaknya membaca 7 koran. Di sini sebaliknya: 7 koran dibaca hanya oleh satu orang. Perbandingannya terpaut jauh.

Diskripsi di atas, sejatinya harus menjadi refleksi kita bersama. Karena hal itu menjadi sangat penting bagi kita untuk dijadikan pelajaran berharga bahwa peradaban bangsa hanya dapat dibangun dengan menjadikan aktivitas membaca sebagai budaya. Jika kita sadar, bahwa membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan dan pembangun peradaban bangsa, maka ke depan kita mesti menghilangkan –setidaknya menimalisisir- budaya nonton yang menjadi problem krusial anak muda.

Revitalisasi Budaya Baca

Ketika budaya nonton semakin berkembang pesat di kalangan generasi muda, maka perlu kiranya kita melakukan gerakan-gerakan intelektual-progresif dalam rangka menjadikan membaca sebagai sebuah budaya. Gerakan-gerakan intelektual-progresif yang dimaksud penulis di sini adalah dengan jalan revitalisasi budaya baca di kalangan generasi muda.

Revitalisasi budaya baca merupakan gerakan praktis yang dapat memberdayakan masyarakat dalam hal mengakses tulisan dan bacaan. Karena, menurut Ari Ginanjar Agustian (2001), membaca pada gilirannya dapat membuka ruang berpikir bagi seseorang menjadi lebih kreatif dan progresif. Di mana seseorang yang melakukan aktivitas membaca, berati ia telah berpikir dan belajar mengenai keadaan sesuatu yang ada di hadapannya. Penekanan arti penting membaca begitu sangat dimuliakan di sisi Allah. Karena hal inilah yang akan menyelamatkan manusia dari keterbelakangan dan mendorong pada kemajuan peradaban.

Revitalisasi budaya baca dalam kehidupan bangsa begitu sangat signifikan. Karena membaca merupakan langkah awal untuk menjadikan buku sebagai teman setia kita. Maka tak salah, ketika Gola Gong (2006) menilai, bahwa “hanya dengan buku kita dapat menggenggam dunia: menjelajah segala pemikiran dan imajinasi yang terhimpun di jagat raya.”

Dalam sejarah peradaban manusia, buku memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Namun kedahsyatan buku tidak akan ada artinya jika benda tersebut hanya dipajang, tidak pernah disentuh, apalagi dibaca. Meminjam istilah Joseph Louis Brodsky, pengarang asal Rusia, bahwa “ada beberapa kejahatan yang lebih buruk daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak pernah membaca buku.” Demikianlah, kembali pada buku diharapkan akan bisa meminimalisir kecenderungan generasi muda kita untuk tidak menelan candu tayangan-tayangan televisi yang tidak ada manfaatnya bagi masa depan dan perkembangan serta kemajuan peradaban bangsa.

]]> http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/22/budaya-baca/feed/ 0 geistijany http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/membentuk-masa-depan-sejak-dini/ http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/membentuk-masa-depan-sejak-dini/#comments Fri, 13 Jun 2008 05:03:29 +0000 geistijany http://filsafatkita.wordpress.com/?p=13 ]]> Tak dipungkiri bahwa dalam perkembangan fakultas Ushuluddin, ada tumpang tindih di antara jurusan-jurusan yang ada. Diantara Aqidah dan Filsafat (AF), Tafsir-Hadits (TH), dan Perbandingan Agama (PA), terdapat ketidakmerataan pengembangan. Bahkan sejak 2005, jurusan Sosiologi Agama ditutup untuk selanjutnya dimasukkan dalam jurusan Perbandingan Agama sebagai Prodi deviasinya. Menurut Dekan baru, sebagaimana informasi yang penulis dapatkan, prodi SA ini mau di-”hidup”-kan kembali dengan pertimbangan mampu mendongkrak kembali sisi-sisi marketable-nya Ushuluddin.

Dalam tulisan ini, penulis hendak menyoroti perkembangan jurusan AF. Sejauh yang bisa penulis pantau, jelas terlihat bahwa pengembangan jurusan ini tidak sebanding dengan jurusan lain, baik Tafsir-Hadits dan Perbadingan Agama. Baik dilihat dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Ini menimbulkan tidak saja persoalan-persoalan psikologis, tapi juga cukup mengkendalai laju ke depannya fakultas Ushuluddin, lebih-lebih jurusan AF.

Pada aspek pertama, yakni kuantitas, disinyalir bahwa jurusan ini justru mengalami perkembangan negatif alias menurun. Terlihat dari minat mahasiswa barunya, tidak sedikit diantara mahasiswa baru jurusan ini berlatarbelakang “kegagalan”. Maksud penulis, gagal diterima di pilihan pertama. Sudah barang tentu pilihan pertamanya bukan AF.

Penurunan aspek kuantitas yang lain, tidak memadainya dosen pengajar di jurusan ini. Sehingga harus mengimpor dari, misalnya, fakultas Filsafat UGM. Dari pengamatan penulis terhadap mahasiswa AF semester atas, ada miss-communication antara mahasiswa dan dosen yang diakibatkan oleh adanya perbedaan latar belakang keilmuan. Misalnya saja, mata kuliah filsafat bahasa yang diampu oleh dosen UGM, tidak menyinggung tema problematis islamic studies dalam kaitannya dengan filosofi bahasa.

Pada aspek inilah problem ketimpangan kualitas pengajar di jurusan AF itu mengemuka. Artinya, permasalahan pada aspek kuantitas melahirkan permasalahan pada aspek kualitas. Di jajaran dosen pengajar, jujur kalau kita mau mengakui, tidak didukung oleh kapabilitas yang memadai. Terkait dengan mata kuliah yang berada pada rumpun islamic philosophy dan juga Contemporary philosophy, pengajarnya tidak sememadai di jurusan Tafsir-Hadis untuk rumpun Quranic exegesis studies.

Banyak dosen kapabel malah lebih tertarik menyibukkan diri di luar. Mereka aktif mengejar di luar, padahal kapabilitas mereka sangat diharapkan dapat memacu komitmen intelektual mahasiswa. Ada desas-desus bahwa ada permainan politis di kalangan birokrasi kampus, dimana ada peminggiran terhadap dosen-dosen muda berkualitas karena motif-motif politis-sektarian. Sehingga mereka, yang terpinggirkan itu, memilih untuk berkarier akademik di fakultas (atau universitas) lain. Belum lagi dosen-dosen pengajar yang bukan berasal dari tradisi keilmuan yang kuat, melainkan tradisi birokrat-administratif. Tidak sedikit kalangan terakhir ini memiliki posisi strategis di jajaran kejurusanan AF.

Jika persoalan ini memang dianggap persoalan, lebih-lebih dihadapkan pada masa depan AF, sebaiknya perlu pengkaderan sejak dini. Persoalan ini menyangkut keberlanjutan kader intelektual AF. Bukan tidak mungkin ke depannya, orang-orang seperti Pak Simuh (alm.), Pak Musa Asy’ary, Pak Alim Roswantoro, Bu Fatimah tak ada penggantinya. Ini penting mengingat besarnya harapan pada terpenuhinya landasan filosofis bagi seluruh kajian yang dikembangkan UIN Sunan Kalijaga. Pendeknya, Mutu pengajar harus segera dipersiapkan sejak sekarang.

Alangkah baiknya jika sedari awal sudah ada pembibitan terhadap mahasiswa yang diproyeksikan untuk mengawal akademika jurusan ini. Menurut pantauan panulis, setidaknya pada mahasiswa semester 3, sebenarnya ada fenomena menggembirakan dimana banyak yang memang berniat menceburkan diri sepenuhnya dalam pengembangan kajian kefilsafatan. Fenomena ini memang patut dan “harus” diapresiasi dengan baik. Kehadiran laboratorium filsafat “al-Hikmah” akan sangat berarti apabila visi-misinya diinspirasikan dari kegelisahan ini: mengkader calon-calon intelektual AF masa depan.

Selain itu, persoalan di tingkatan mahasiswa menunjukkan bahwa banyak yang tidak siap dengan kajian kefilsafatan dan keislaman. Idealnya, jurusan ini didukung oleh kesiapan mental dan intelektual karena tak dipungkiri jurusan ini menyibukkan diri dengan pusat doktrin Islam. Maksud penulis, idealnya mahasiswa AF berlatar belakang islamic studies kuat, yang bisa direpresentasikan oleh kalangan santri. Sangat disayangkan jika mereka tidak berlatar belakang seperti itu, sementara wilayah kerjanya adalah mengkonstruk bangunan baru fondasional Islam yang up to date.

Dengan pertimbangan ini, perlu pendekatan dan perluasan kerjasama dengan pesantren-pesantren sehingga bisa diperoleh mahasiswa-mahasiswa AF masa depan yang ber-SDM kuat. Tanpa itu, mungkin AF akan terus dipandang sebagai produsen “sarjana ambigu”, bahkan lebih parah lagi seperti apa yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jaiz. Isu yang satu ini tak perlu dipanjanglebarkan. Sayangnya, program sosialisasi kemarin tidak efektif: “jauh panggang dari api”, tidak benar-benar dihayatinya urgensi program ini karena eksekutor lapangannya bermental “memanfaatkan kesempatan”, meski tidak semuanya.

Post-scriptum, semoga tulisan ini cukup menyadarkan para pemangku kebijakan dan menginspirasikan sebuah visi kongkret bagi pengembangan Ushuluddin, terutama jurusan Aqidah dan Filsafat, ke depan. Semoga…amien….

]]> http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/membentuk-masa-depan-sejak-dini/feed/ 0 geistijany http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/diskusi-budaya/ http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/diskusi-budaya/#comments Fri, 13 Jun 2008 04:56:11 +0000 geistijany http://filsafatkita.wordpress.com/?p=12 ]]> Meski bertepatan dengan hari pertama ujian semester genap, tidak menghalangi kawan-kawan Aqidah Filsafat mengadakan acara diskusi budaya dan bedah buku. Diskusi budaya yang bertajuk “Dialektika Seni dan Indonesia” itu diselengarakan pada 26 Mei 2008, sebagai diskusi yang berangkat dari buku terbaru Radhar Panca Dahana, “Dalam Sebotol Coklat Cair.”

Buku itu berisi kumpulan esai Radhar yang ditulis untuk melukiskan posisi seni di tengah kancah kehidupan manusia Indonesia. Hadir menyampaikan ulasannya, Radhar Panca Dahana sendiri, seorang networker budaya kawakan Halim HD dan pemerhati budaya Hairus Salim. Acara itu cukup menarik perhatian banyak kalangan, selain mahasiswa Aqidah Filsafat, seperti praktisi-praktisi kebudayaan, mahasiswa kajian humaniora dan kebudayaan, penyair-penulis muda dan sebagainya.

Bertempat di gedung Student Center lantai I, tepat pukul 15.00 acara itu dibuka dengan pembacaan puisi oleh beberapa penyair muda dari Rumah Puitika dan Sanggar Jepit Jogja. Bertindak selaku moderator dalam diskusi itu, Faiz Fahruddin dari jurusan Aqidah Filsafat. Acara ini terselenggara berkat kerjasama beberapa lembaga, diantaranya BEM-J Aqidah dan Filsafat, BEM-J TAfsir-Hadis, Komunitas KosongEnam, Komunitas Pendopo LKiS, Laboratorium Budaya dan Religi (LABEL) dan ARTi Bumi Intaran.

Dalam diskusi itu, Radhar menyampaikan kegelisahannya bahwa saat ini dunia seni tidak bisa tidak harus mengacu pada isu-isu. Hidup matinya dunia seni di Indonesia tergantung pada sejauhmana ia bisa menawarkan refleksi estetisnya tentang pengalaman-pengalaman yang bukan miliknya sendiri, melainkan pihak lain. Ini artinya, dunia seni hanya memiliki pijakan eksistensi dari hasil komodifikasi pihak lain, seperti dunia modal dan politik, terhadapnya.

Diharapkan dari acara ini adanya kesalingterkaitan antara filsafat dan seni, untuk mewujudkan dunia pemikiran sebagai seni kehidupan dan terwadahinya nuansa estetis dalam pemikiran filosofis, demi transformasi kebudayaan yang integral, tidak fragmentaris dan manusiawi.[rif]

]]> http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/diskusi-budaya/feed/ 0 geistijany http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/bedahbuku-about-gadamers-hermeneutics/ http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/bedahbuku-about-gadamers-hermeneutics/#comments Fri, 13 Jun 2008 04:47:26 +0000 geistijany http://filsafatkita.wordpress.com/?p=11 ]]> Pada tanggal 29 April 2008 kemarin, BEM jurusan Aqidah Filsafat dan BEM jurusan Tafsir Hadis mengadakan acara bedah buku “Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer” karya seorang alumni jurusan ini. Diskusi dan udar buku ini diadakan di ruang teatrikal UPT UIN Sunan Kalijaga, bersama Dr. Sahiron Syamsuddin dan penulis buku “Hermeneutika al-Quran” Fahruddin Faiz, M.Ag.

Acara ini terselenggara dengan baik atas dukungan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir-Hadis dan Aqidah-Filsafat (FKM TH-AF) fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Acara ini digelar untuk memperkenalkan wacana hermeneutik tradisi Jerman, terutama yang berangkat dari pemikiran Hans-Georg Gadamer. Dalam diskusi itu, disampaikan oleh Dr. Sahiron, yang lulusan doktoral dari Universitas Bamberg Jerman, bahwa pemikiran Gadamer meletakkan hermeneutik sebagai fondasi bagi Geistesswischenchaften.

Geistesswischenchaften adalah ilmu-ilmu humaniora, suatu benua ilmu pengetahuan yang melukiskan dunia-hidup manusia, yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orientasi eksplanatif objektif ilmu-ilmu kealaman (eksak). Oleh karena itu, al-Quran sebagai bagian dari dunia hidup umat Islam hanya bisa dikaji lewat kacamata hermeneutik. Artinya, ada peleburan horison antara umat Islam dan al-Quran ketika keduanya berinteraksi. Objektifitas-subjektifitas tidak bisa lagi dipakai sebagai acuan karena interaksi itu bersifat eksistensial, kesadaran umat Islam tak terlepas sepenuhnya dari tradisi quraniknya.

Menurut Muhammad Tijany, selaku ketua BEM Aqidah Filsafat, persoalan mendasar kenapa kita perlu mengkaji kembali hermeneutika adalah karena pendekatan yang selama ini dipakai adalah pendekatan objektif, seakan-akan al-Quran bisa berbicara sendiri dan berkomunikasi dengan manusia, padahal tidak demikian. Berbeda dengan Lien Iffah N.F., ketua BEM Tafsir Hadis, bahwa pemahaman kita tentang al-Quran tidak memiliki basis filosofis yang kuat sehingga dirasa kaku dan tak menyentuh problem-problem kemanusiaan.

Acara ini tidak bisa menyediakan tempat duduk yang cukup bagi banyaknya peserta diskusi publik itu. Ini tampak dari masih banyaknya pengunjung yang berjejalan di bagian belakang, berdiri tanpa duduk. Acara yang dimulai pada 09.00 itu berakhir ketika azan Zhuhur berkumandang. Tapi patut disayangkan jika banyak yang mengeluh karena panitia menyediakan makalah presentator dengan sangat terbatas, sehingga tidak semua peserta mendapatkannya. [yhy]

]]> http://filsafatkita.wordpress.com/2008/06/13/bedahbuku-about-gadamers-hermeneutics/feed/ 1 geistijany