Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
Secara esensial politik merupakan aspek kehidupan manusia yang mempunyai nilai luhur dan fundamental. Hal ini karena politik adalah ruang publik. ia merupakan pola managemen kolektif, lokus bertemunya beragam kepentingan dan aspirasi manusia. Pada prinsipnya, karakter manusia adalah keinginan untuk hidup bersama. Manusia manapun tidak mungkin hidup sendiri tanpa bersinggungan dan ditopang oleh manusia lain. Seseorang bisa eksis karena terkait dengan teman, saudara, sanak famili, ketua RT, tukang becak, penjual sayur, guru, mahasiswa, supir bus, tukang sapu, petugas pom bensin, tukang bakso dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya esensi dan fungsi substantif entitas politik yakni berbagi kerja untuk kemaslahatan bersama. Dari masing-masing komponen itu, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Karena apabila salah satunya macet, maka akan memacetkan komponen yang lain. Dalam konteks inilah, tidak salah kalau dalam magnum opusnya, al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa politik merupakan peradaban tertinggi manusia. Bahkan lebih dari itu ia menegaskan bahwa, secara esensial, manusia adalah mahluk politik (al insanu madaniyyun bithobiiatihi).
Hidup dalam dunia, menurut Heidegger, bukan berada dalam dunia privat melainkan selalu berada dalam dunia bersama. Struktur eksistensi “ada-dalam-dunia”selalu terkait dengan struktur eksistensi ada-bersama (mitsein). Oleh karena itu Heidegger mengistilahkan manusia bukan sebagai benda melainkan dasein. Dunia dasein adalah suatu dunia-bersama (mitwelt), maka dari itu manusia tentu saja ber-ada bersama-sama dengan orang lain. Dalam konteks ini eksistensi orang lain di sekitar kita itu sejatinya adalah eksistensi diri kita sendiri. Dengan memahami Heidegger tersebut, maka kita tahu bahwa politik merupakan potret eksistensi manusia yang riel. Karena di dalam politik tergambar dengan jelas bagaimana manusia berada secara bersama-sama (koeksistensi) dalam wujud saling memenuhi kebutuhan masing-masing.
Negara sendiri, meminjam istilah Aristoteles adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. untuk memenuhi kecukupannya itu manusia pertama kali membutuhkan entitas yang bernama keluarga. Namun keluarga saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan apa yang dicari oleh manusia. Ia, lanjut Aristoteles, masih membutuhkan komunitas sosial-politis dengan semua implikasinya untuk memperoleh keuntungan, kesempatan pendidikan, moral dan keilmuan yang lebih luas. Dengan demikian entitas politik merupakan sebuah keniscayaan bagi seluruh umat manusia untuk menyempurnakan kehidupannya. Dengan fungsinya semacam ini, maka praktik politik harus tetap mengedepankan kepentingan publik. Adalah sebuah penelikungan dan pengkhianatan, kalau politik dijalankan hanya untuk membangun sebuah akses pribadi atau kelompok dan menterlantarkan kepentingan yang kebih besar, yakni kepentingan bersama. Oleh karena itu sangat kontradiktif, kalau sebuah negara didirikan di atas dasar idiologi atau agama tertentu yang tidak bisa memayungi seluruh kepentingan anggota masyarakatnya. Di Indonesia sendiri perumusan pancasila adalah difungsikan untuk memayungi seluruh elemen masarakat Indoensia dari sabang sampai merauke. Hal ini karena, secara de facto realitas kebangsaan masayarakat Indoensia adalah sangat majmuk, terdiri berbagai agama, suku, budaya, dan adat-istiadat.
Imagologi politik, pendangkalan terselubung
Meskipun secara ideal konsep esensi politik mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan bersama, namun dalam praktiknya praktik politik sering kali ditelikung dan disalahgunakan oleh aktor-aktor politik. Dalam hal ini politik tidak lagi didesign untuk menciptakan kebahagiaan dan kebaikan bersama, melainkan sebagai batu loncatan untuk meraih interest pribadi atau kelompok. Ini sebenarnya sebuah pendangkalan dan distorsi terhadap makna politik. Dengan ini, politik yang asalnya sebuah wahana untuk menciptakan kebaikan bersama akhirnya terreduksi menjadi ajang perburuan pragmatisme dan pamer prestise para kelompok atau indifidu yang berada di pusat kekuasaan, sementara rakyat kecil yang berada jauh dari lingkaran pusat kekuasaan hanya dijadikan ebagai obyek penindasan dan pembohongan. Maraknya sekandal korupsi di kalangan pejabat negara adalah salah satu bukti bahwa kekuasaan politik mudah sekali dibelokkan untuk memenuhi naluri pragmatisme para elit dan menterlantarkan kepentingan masyarakat bawah.
Pendangkalan politik paling mutakhir, namun tidak pernah disadari oleh masyarakat luas adalah munculnya imagologi politik (politik citra). Dalam kapasitasnya sebagai ruang publik, poltik tidak hanya berisi kebenaran, kejujuran dan kebijaksanaan, melainkan juga bisa berisi kemunafikan, kepalsuan dan kebodohan. Imagologi politik adalah politik yang lebih mengutamakan citra (eidolon) sehingga mengaburkan realitas. Politik tipe ini lebih mengutamakan fiksi daripada fakta, lebih mengutamakan ilusi daripada bukti, lebih mengutamakan kepalsuan daripada kebenaran. Dalam hal ini Plato, sebagaimana yang dikutip oleh Yasraf A. Pilliang, berbicara tentang fungsi citra (eidelon) dalam membentuk dunia realitas dengan membedakan dua jenis citra. Pertama, sesuatu yang menyerupai yang asli, reproduksi secara persis (copy) dari yang ada sebelumnya, yang disebut keserupaan (eikon). Kedua, yang tidak merupakan reproduksi sepenuhnya dari orisinal, akan tetapi melibatkan elemen-lemne penipuan ilusi, image yang kira-kira serupa dengan aslinya, yang mempunyai tingkat kenyataan yang rendah, seperti seuatu yang bersifat khayalan (phantom) atau maya (virtual), yang disebut kemiripan (semblance) atau fantasma.
Dengan politik citra inilah para aktor politik mudah sekali merekayasa fakta. Mereka sebenarnya seringkali menciptakan penyelewengan, penipuan, penelikungan dan penyimpangan, namun di mata publik mereka sering berpura –pura berpenampilan baik, jujur, sopan dan elegan. Penampilannya yang palsu tersebut akhirnya menciptakan sebuah citra baik dihadapan publik. Maka tak heran kalau ada banyak politisi yang sejatinya dirinya sangat korup dan jahat, namun tetap mendapatkan simpati dari rakyat banyak bahkan terkadang dipahlawankan. Ini semua adalah berkat kecerdikan sang politikus tadi dalam menciptakan citra baik dihadapan publik.
Imagologi politik ini pada dasarnya merupakan akibat dari kecanggihan teknologi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, seseorang bisa tampil di berbagai media cetak atau elektronik dengan bergaya sebagai malaikat, namun dibalik media itu ia sebenarnya adalah iblis. Dengan rekayasa media ini keburukan seseorang telah dibingkai dengan sejumlah kesan baik. Modus operandi imagologi politik ini adalah dengan memanfaatkan perasaan masarakat. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa simpati dan terpukau dengan pencitraan-pencitraan yang dibuat para politikus citra tersebut. Sehingga dengan pencitraan ini nantinya masyarakat merasa diperhatikan, merasa dipenuhi hak-haknya, merasa diperjuangkan nasibnya, merasa disalurkan aspirasinya dan seterusnya, meskipun faktanya mereka tetap diterlantarkan. Kesadaran masyarakat benar-benar dipalsukan sedemikian rupa sehingga jatuh ke dalam dunia fantasi dan ilusi yang menipu. Seolah-olah mereka benar-benar mendapatkan oase tapi kenyataannya adalah fatamorgana belaka.
Maka dari itu, imagologi politik ini tidak menawarkan apa-apa selain penelikungan dan penipuan terhadap orang banyak. Dalam kontek ini, politik tidak lagi merujuk pada realitas yang sebenarnya, melainkan dibelokkan hanya pada fantasi-fantasi, ilusi-ilusi dan kebohongan-kebohongan. Contoh konkritnya adalah seringnya para pejabat negara yang nongol di TV atau media-media massa, terutama di musim pemilu. Mereka kalau berbicara kelihatan ramah, berjanji ini itu, sok humanis, egaliter, kelihatan peka terhadap sesama dan seterusnya. Atau dalam politik media. Ketika musin Ramadhan, kita saksikan, tiba-tiba banyak sekali stasiun TV yang menampilkan acara-acara keislaman, seperti sinetron religius, musik religius, humor relegius dan sejenisnya pokonya kelihatan serba relegius. Seolah-olah dari sekian banyak stasiun TV adalah berfastabiqul khoirot untuk mencapai ridlo Allah di bulan Ramadhan. Namun itu hanyalah kepalsuan belaka. Kenyataanya itu adalah sekedar alat untuk mengkelabui masyarakat.
Dengan citra baik itu supaya mereka tetap bisa menindas rakyat. Begitu juga dengan stasiun – stasiun TV tersebut. Fakta sebenarnya bukanlah nilai relegius yang terkandung di dalam acara itu, melainkan profit oriented. Tujuan utama mereka bukan karena komitmen terhadap nilai-nilai religius, melainkan karena tuntutan pasar yakni ingin meraup keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Mereka tahu bahwa Ramadhan adalah momen dimana umat Islam secara psikologis terhanyut dalam suasana religiusitas. Maka bagi industri TV Ramadhan adalah pasar yang efektif untuk berjualan paket-paket acara TV yang sifatnya religius. Sifat religisu ini sebenarnya hanyalah citra, bungkus atau abang-abang lambe semata. Dengan citra religius tersebut mereka sebenarnya menciptakan kesadaran palsu kepada masyarakat supaya masyarakat dengan tanpa sadar tertarik mengkonsumsi acara-acara itu. Dalam hal ini rakyat hanya disuguhi ilusi-ilusi kesejahteraan, fantasi-fantasi kesalehan, fatamorgana-fatamorgana keagamaan dan seterusnya. Maka dari itu, di era teknologi yang serba canggih ini, fakta yang sebenarnya justru seringkali tertutupi.
Maraknya imagologi politik ini tidak lain adalah karena dorongan jiwa seseorang untuk merealisasikan ambisinya dengan menjadikan orang lain sebagai korbannya. Dengan demikian jelas bahwa yang diutamakan dalam politik citra ini bukan kepentingan bersama, melainkan kepentingan indifidu. Kaitannya dengan ini, politik dipahami oleh para aktor politik citra hanya sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Memang kalau artikulasi politik sudah direduksi sedemikian rupa, yakni hanya sebatas untuk meraih kekuasaan dan kemudian mempertahankannya, maka politik hanya akan menjadi alat pelegitimasi keburukan dan kemungkaran, termasuk di dalamnya adalah penipuan publik dengan segudang citra.
Imagologi politik ini juga, secara langsung menjadikan politik sebagai wahana pembodohan publik. Karena informasi dan realitas yang ditawarkan ke publik adalah informasi dan realitas yang palsu dan manipulatif. Sehingga sumber-sumber pengetahuan yang membentuk mind set publik adalah pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar.
Pada hal poltik secara esensial juga berfungsi sebagai perbaikan karakter dan moralitas masyarakat. jadi negara yang benar harus peduli dengan karakter warganya;ia harus mendidik dan membiasakan mereka kebajikan, ia juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih hal-hal –ekonomi, moral, intelektual— yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik. aktifitas-aktifitas ini sangat esensial jika negara bertujuan untuk mencapai tujuan finalnya:kebajikan yang sempurna di kalangan warganya (Henry J. Schmandt:94/2002). Fungsi negara atau politik yang semacam itu bisa jadi akan terputus bahkan sirna, karena politik citra terlalu mendominasi. Bagaimana negara atau politik bisa menjadi wahana perbaikan karakter warganya, kalau para aktor politiknya menyuguhkan kepalsuan dan kemunafikan? Untuk mencapai fungsi yang ideal di atas, negara, dengan reprsentasi para politisinya, harus sering menunjukkan kejujuran dan kebaikan bagi semua warganya.
Perlunya check and Balance
Melihat mudahnya seseorang atau aktor politik melakukan imagologi politik, sehingga mereduksi dan mendangkalkan esensi dan fungsi politik itulah, maka diperlukan cek and balance. Cek and abalance ini alat gerakan kultural yang berfungsi sebagai peneyeimbang dan pengontrol seluruh aktifitas politik di level struktural. Sejarawan Inggris Lord Action menyatakan bahwa the power tends to corrupt, the absolute power corrupt absolutly. Munculnya imagologi politik adalah salah satu wujud kekuasaan yang korup.
Dalam sistem kontrol ini yang perlu diperjuangakn adalah eksisnya dan teraktualisasinya esensi politik itu sendiri. Artinya bagaimana politik dengan segala implikasinya, termasuk media informasi, parpol dan sejenisnya, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian kekuasaan dan pragmatisme, melainkan lebih dari itu juga sebagai seni untuk mencapai kemakmuran dan kebaikan bersama. Dengan demikian banalitas politik seperti imagologi politik ini harus bisa dikikis habis dari panggung politik. Untuk mencapai ini, semua warga politik yang berada di ranah kultural, tidak boleh tergesa-gesa mempercayai apa yang ditunjukkan para aktor (player) politik atau yang lain seperti para agen kapitalisme, tetapi harus terus menerus diawasi dan dikritisi sampai jelas benar fakta obyektifnya.
Hanya dengan memfungsikan dan mengefektifkan cek and balance inilah segala upaya pendangkalan esensi politik ini bisa diminimalisir, termasuk budaya politik citra. Politik adalah masalah sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang sifanya konkrit. Maka, supaya lebih efektif dan mempunyai dampak baik yang riel ia harus mempunyai rujukan yang konkrit pula. Selama tradisi imagologi politik masih mendominasi dalam panggung politik, maka cita-cita luhur politk yang berupa kemakmuran dan kebaikan bersama hanya akan menjadi mimpi.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Santri PP. Mahasiswa Hasyim Asy’ari dan mahasiswa Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif sebagai pegiat diskusi filsafat “Linkaran ‘06”.